Berantas Narkoba Butuh Sinergitas

TANJUNG SELOR - Tren penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah Bulungan setiap tahunnya terus meningkat. Sesuai data yang dirilis Polres Bulungan, jelang akhir tahun lalu, menunjukkan peningkatan 34 persen.

Hal itu pun menjadi perhatian Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bulungan. Ketua BNK Bulungan Ingkong Ala mengatakan, dibutuhkan sinergitas antarmasyarakat untuk memberantas peredaran barang haram itu yang semakin marak beredar di Bulungan.

“Semua komponen masyarakat harus turut aktif perangi narkoba,” ujarnya, kemarin (14/1).

Lebih lanjut Ingkong mengungkapkan, dampak destruktif yang dihasilkan dari maraknya peredaran narkoba dapat mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, semua lapisan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan generasi muda.

“Kita harus bisa memastikan generasi kita selamat dari pengaruh narkoba,” tegasnya.

Kasus narkoba ini merupakan persoalan sosial yang sangat kompleks. Sehingga, dibutuhkan skema penyelesaian yang taktis dan tepat untuk menuntaskan peredaran narkoba. Terutama, kata pria yang juga menjabat Wakil Bupati Bulungan ini, harus dihilangkan pasarnya. Dengan begitu, lanjutnya, bisa menekan tingginya kasus peredaran narkoba.

Selain itu, kata Ingkong, dalam pemberantasan narkoba idealnya tidak hanya dibebankan pada aparat kepolisian semata, namun dibutuhkan inisiatif dari seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat bisa ikut memberikan kontribusinya.

“Kami berharap dari sinergitas itu nantinya bisa menekan kasus narkoba yang terjadi di Bulungan,” ujarnya.

Sementara itu, rencana Dinas Sosial (Dissos) Kaltara ingin pinjam pakai bangunan panti asuhan yang berada di Kecamatan Tanjung Palas, dinilai Ingkong sangat positif. Akan tetapi, sejauh ini belum ada pembahasan mengenai rencana pinjam pakai bangunan tersebut. Apalagi bangunan tersebut rencananya juga digunakan untuk panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Menurutnya, proses pinjam pakai harus ada kesepakatan terlebih dahulu, karena itu menyangkut aset milik pemerintah daerah. "Persoalan ini perlu dirapatkan dahulu dengan Bupati dan bagian aset. Sejauh ini memang belum ada pembicaraan terkait peminjaman bangunan itu," ujarnya.